Dalam proses persidangan pidana, mungkin masih banyak orang yang belum terlalu mengetahui mengenai tahapan-tahapan persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan. Untuk itu penulis akan membahas tentang alur proses dan tahapan persidangan perkara/sengketa pidana tersebut. Dasar hukum dari alur beracara pidana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “KUHAP”, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana, mulai dari tahap Penyidikan di kepolisian hingga Putusan Hakim di Pengadilan. Secara singkat alur proses persidangan perkara pidana adalah sebagai berikut Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Menurut M. Yahya Harahap, Surat Dakwaan tersebut ialah surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan Penyidikan, dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar, dan didakwakan kepada Terdakwa, dan dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan. Nota Keberatan Eksepsi Atas Surat Dakwaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukum/Pengacara/Advokatnya yang bekerja di Kantor Hukum, memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap Dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP, yang dalam praktek peradilan biasa disebut dengan Eksepsi. Keberatan diajukan setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, dan keberatan tersebut diajukan secara tertulis sebelum sidang memeriksa materi perkara, apabila keberatan diajukan di luar kesempatan tersebut, maka tidak akan diperhatikan oleh Hakim. Menurut Pasal 156 ayat 1 KUHAP, Keberatan ada 3 tiga macam, diantaranya adalah sebagai berikut Keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya; Keberatan bahwa Surat Dakwaan tidak dapat diterima; Keberatan bahwa Surat Dakwaan harus dibatalkan. Tanggapan Atas Nota Keberatan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa oleh Penuntut Umum Setelah Eksepsi dibacakan oleh Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menggunakan haknya dan menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum. Dalam hal ini Penuntut Umum dapat mengambil salah satu di antara beberapa sikap berikut Menerima dan membenarkan keberatan penasihat hukum; Tidak menggunakan hak untuk menanggapi melainkan menyerahkan kepada Majelis hakim untuk memutuskan; Secara tegas menolak eksepsi dan akan mengajukan tanggapan secara tertulis dengan meminta waktu kepada majelis untuk menyusun tanggapannya tersebut yang akan dibacakan dalam sidang berikutnya; Secara tegas menolak dan mengajukan tanggapan beserta alasanalasannya. Pada dasarnya isi tanggapan atau penolakan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasihat Hukum merupakan alasan-alasan dari penolakannya, yaitu berupa alasan yang membenarkan Surat Dakwaan. Alasan itu berupa sangkalan terhadap isi keberatan Penasihat Hukum beserta uraian mengenai alasan-alasannya. Sebagaimana telah diterangkan bahwa setiap Keberatan dalam Eksepsi harus disertai alasan-alasannya. Maka dalam tanggapan Penuntut Umum terhadap setiap Keberatan beserta uraian alasan-alasannya harus pula dibahas dengan argumentasi yuridis dengan menggunakan logika hukum. Penuntut Umum harus mampu memberikan argumentasi hukum untuk memperkuat dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah disusunnya. Putusan Sela oleh Majelis Hakim Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu Dakwaan. Dalam hal ini, berkaitan dengan suatu peristiwa apabila Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan suatu Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan. Dalam Hukum Acara Pidana perihal mengenai Putusan Sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 KUHAP. Pembuktian oleh Penuntut Umum Untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara/kasus pidana, menurut Lilik Mulyadi, KUHAP di Indonesia menganut sitem Pembuktian secara negatif negatief wettelijke bewujs theorie. Di dalam sistem Pembuktian tersebut terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya 2 dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan Hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi, untuk menentukan apakah seseorang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2 dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa. Surat Tuntutan Pidana Requisitor oleh Penuntut Umum Surat Tuntutan atau disebut dengan Rekuisitor adalah surat yang dibuat secara tertulis dan dibacakan di dalam persidangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 182 ayat 1 huruf c KUHAP. Surat Tuntutan memuat Pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis; Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar; Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti; Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya. Nota Pembelaan Pledoi oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya Setelah Penuntut Umum selesai membacakan Surat Tuntutannya, maka selanjutnya diberikan hak kepada Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya untuk mengajukan Pembelaan Pledoi, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 182 KUHAP. Pembelaan Pledoi bertujuan untuk memperoleh Putusan Hakim yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana seringan-ringannya. Dalam Pasal 182 KUHAP, dinyatakan Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana; Selanjutnya Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum, mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukumnya selalu mendapat giliran terakhir; Tuntutan, Pembelaan dan Jawaban atas pembelaan dilakuan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Tanggapan Penuntut Umum Atas Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa Atas Tanggapan Penuntut Umum Replik dan Duplik Istilah Replik dan Duplik sebenarnya adalah istilah dalam pemeriksaan perkara perdata. KUHAP sendiri tidak mengenal istilah Replik dan Duplik, namun KUHAP mengenal proses yang menyerupai Replik dan Duplik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 182 ayat 1 huruf b dan c, yang dikatakan sebagai proses jawaban atas Pembelaan Terdakwa, serta Jawaban atas Jawaban Pembelaan Terdakwa. Replik adalah Jawaban atas Pembelaan dari Terdakwa atau disebut juga dengan counterplea, yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan Duplik adalah Jawaban Kedua atau disebut juga dengan rejoinder, yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya. Putusan Akhir oleh Majelis Hakim Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh Hakim, maka sampailah Hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan Putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut Putusan Bebas Vrijspraak, adalah Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang berupa pembebasan Terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaiman dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum Onslaag van Alle Recht Vervolging, dijatuhkan oleh Hakim apabila dalam persidangan ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat 2 KUHAP. Putusan Pemidanaan, dalam hal Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya Pasal 193 ayat 1 KUHAP. Penutup Demikian alur proses persidangan pidana yang disimpulkan dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebagai kantor pengacara dan konsultan hukum, kami akan membantu anda sebagai kuasa hukum untuk mewakili dan memperjuangkan hak dan kepentingan anda baik secara non-litigasi maupun secara litigasi dimuka Pengadilan, untuk keterangan lebih lanjut anda dapat menghubungi kami melalui kontak yang tertera dalam website.

12+ Cara Orang Yang Dituduh Bersalah Dalam Sidang Pengadilan Disebut Â€¦. Terbaru. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut?\/p>\n jawaban \/strong> \/p>\n terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib. Orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti bukan fakta yang sesungguhnya, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pasal 311 ayat 1 kuhp, karena telah melakukan. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Tugas dan wewenang pengadilan Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Yang Dilakukan Secara Lisan Dalam Bahasa Indonesia Yang Dimengerti Oleh Terdakwa Dan Yang Dituduh Bersalah Dalam Sidang Pengadilan Disebut.“Setiap Orang Yang Disangka, Ditangkap, Ditahan, Dituntut, Atau Dihadapkan Di Depan Pengadilan Wajib Dianggap Tidak Bersalah Sebelum Ada Mengadakan Sidang Praperadilan, Ada Juga Beberapa Tugas Lain Dari Pengadilan dari 12+ Cara Orang Yang Dituduh Bersalah Dalam Sidang Pengadilan Disebut Â€¦. Terbaru. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan. Bambang poernomo, sudah menjadi pendapat umum yang sesat mengenai anggapan bahwa azas praduga tak bersalah dicantumkan dalam rumusan. “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan. Tugas dan wewenang pengadilan negeri. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut?\/p>\n jawaban \/strong> \/p>\n terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup. Dilansir dari france 24, rosmah mansor dikenal dengan gaya hidup glamornya. Tugas pertama adalah menyatakan sah. “Setiap Orang Yang Disangka, Ditangkap, Ditahan, Dituntut, Atau Dihadapkan Di Depan Pengadilan Wajib Dianggap Tidak Bersalah Sebelum Ada Putusan. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut. Seringkali istilah “saksi ahli” dan ”keterangan ahli” dipersamakan maknanya oleh masyarakat, yaitu ahli yang hadir dan memberikan keterangan. Selain Mengadakan Sidang Praperadilan, Ada Juga Beberapa Tugas Lain Dari Pengadilan Negeri. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut?\/p>\n jawaban \/strong> \/p>\n terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup. Seringkali istilah “saksi ahli” dan ”keterangan ahli” dipersamakan maknanya oleh masyarakat, yaitu ahli yang hadir dan memberikan keterangan. “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan.

BerandaKlinikPidanaHukumnya Menuduh Ora...PidanaHukumnya Menuduh Ora...PidanaSenin, 9 Januari 2023Mau tanya, tindakan menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti itu ada di pasal berapa? Menuduh seseorang telah melakukan tindak pidana tentu perlu bukti yang cukup, hal ini untuk menentukan bahwa perbuatan yang dituduhkan ialah berdasarkan hukum. Jika menuduh tanpa bukti, berarti dapat dikatakan tuduhan itu tidak berdasar. Dalam hal ini tuduhan tersebut termasuk fitnah yang dapat dipidana sepanjang tuduhan tersebut tersiar atau diketahui orang banyak. Bagaimana ketentuannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 18 Februari informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari Alat Bukti dalam Suatu Perkara PidanaSebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami sampaikan bahwa dalam hukum, pembuktian merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian akan ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti maka terdakwa dinyatakan bersalah.[1]Yahya juga menegaskan bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang umembuktikan untuk kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[2]Dengan demikian, untuk agar tuduhan atas suatu tindak pidana berdasarkan hukum, harus mempunyai alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya tentang alat bukti dapat Anda baca dalam artikel Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Hukum Pidana dan Arti “Bukti Permulaan yang Cukup” dalam Hukum Acara Menuduh Orang Tanpa BuktiKemudian, menjawab pertanyaan Anda, dapatkah dipidana jika orang menuduh tanpa bukti? Menuduh orang tanpa bukti dapat dikategorikan sebagai mengenai fitnah diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[3] yakni pada tahun 2026 yaituPasal 311 ayat 1 KUHPPasal 434 UU 1/2023Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.[4]Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dapat dilakukan dalam halhakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; ataupejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak Pasal 311 ayat 1 KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat 1 KUHP yaitu barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4,5 juta.[5]Begitu pula dalam Pasal 434 UU 1/2023 tersebut berkaitan dengan pasal 433 UU 1/2023 tentang pencemaran yaitu setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.[6]Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda maksimal kategori III Rp50 juta.[7]Dengan demikian, hukum menuduh orang tanpa bukti atau fitnah dapat dikenakan bagi setiap orang yang menuduhkan suatu hal dengan maksud agar tuduhannya diketahui umum, namun tidak bisa membuktikan jelasnya, unsur-unsur pasal menuduh orang tanpa bukti atau pasal fitnah Pasal 311 ayat 1 KUHP adalahSeseorang;Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal R. Soesilo mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Atas pasal ini, R. Soesilo merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 KUHP yang menjelaskan tentang apa itu dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak. Salah satu bentuk penghinaan adalah memfitnah hal. 225-226.Adapun, penghinaan adalah delik aduan, yang artinya, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti bukan fakta yang sesungguhnya, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 311 ayat 1 KUHP, karena telah melakukan fitnah hal. 225-226.Baca juga Syarat Agar Tuduhan Dapat Dianggap Sebagai FitnahJadi menjawab pertanyaan Anda, menuduh orang lain tanpa bukti dapat dikatakan sebagai fitnah dan dapat dipidana sepanjang tuduhan tersebut tersiar atau diketahui orang KasusSebagai contoh dapat kita lihat pada Putusan PN Bondowoso No. 2/ Bdw. Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memfitnah” berdasarkan Pasal 311 ayat 1 KUHP, dan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan hal. 12.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menuduh korban telah melakukan perzinaan sebagaimana yang termuat di dalam surat tertanggal 12 Maret 2018 dan tuduhan tersebut telah dilaporkan ke Polres Bondowoso pada tanggal 20 Maret 2018 namun laporan tersebut dihentikan pada tahap penyidikan karena tidak cukup bukti hal. 2 – 3.Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di jawaban dari kami, semoga HukumKitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/ Bdw;ReferensiR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor Politeia, 1991;Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta Sinar Grafika, 2010.[1] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta Sinar Grafika, 2010, hal. 273[2] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta Sinar Grafika, 2010, hal. 273[4] Pasal 79 ayat 1 huruf d UU 1/2023[6] Pasal 433 ayat 1 jo. Pasal 79 ayat 1 huruf b UU 1/2023[7] Pasal 433 ayat 2 jo. Pasal 79 ayat 1 huruf d UU 1/2023Tags

BerandaKlinikProfesi HukumAlasan Hukum Mengapa...Profesi HukumAlasan Hukum Mengapa...Profesi HukumKamis, 21 Maret 2019Kenapa orang jadi tersangka/terdakwa dibela sama pengacara? Padahal kan dia sudah salah? Kenapa lagi dibela? Perlu dipahami bahwa dalam Hukum Acara Pidana dikenal Asas Praduga Tak Bersalah, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksud advokat membela tersangka/terdakwa yang telah nyata-nyata bersalah adalah bukan semata-mata agar klien dibebaskan dari semua tuntutan, tetapi advokat menjadi penasihat atau pendamping tersangka/terdakwa di muka pengadilan dan melindungi hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa agar tidak dilanggar. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Hak Tersangka/Terdakwa Didampingi AdvokatTersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan[1] patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;[2]Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;[3]KUHAP pada dasarnya telah menjamin hak tersangka/terdakwa untuk didampingi penasihat hukum/advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini antara lain telah diatur dalam beberapa pasal berikutPasal 54 KUHAPGuna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang 55 KUHAPUntuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat 57 ayat 1 KUHAP yang berbunyiTersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang bagi tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih tapi tidak mampu mempunyai penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP yang selengkapnya berbunyiPasal 114 KUHAPDalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAPDalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi pada dasarnya tersangka/terdakwa itu mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokat dalam setiap tingkat Advokat Membela Orang yang Bersalah?Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat.[4]Untuk menjalankan profesinya, advokat disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh pada Pengadilan Tinggi[5] di domisili hukumnya.[6]Advokat bertugas memberikan jasa hukum, yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.[7]Sementara itu, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat yang menjadi tersangka/terdakwa.[8]Mengapa advokat membela orang yang bersalah? Ketika advokat membela klien yang bersalah berarti maksudnya klien telah melakukan tindak pidana, masyarakat harus memahami bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya.[9]Misal, kliennya tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi, maka gambaran masyarakat bahwa advokat tersebut juga advokat menolak membela klien? Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.[10]Akan tetapi juga seorang advokat berhak untuk menolak pendampingan hukum kepada seorang klien dengan alasan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.[11]Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum meskipun masyarakat menganggap seseorang klien tersangka/terdakwa dari advokat bersalah, namun pada intinya yang menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah hakim berdasarkan itu menurut Muhammad Nuh dalam bukunya Etika Profesi Hukum hal. 278-279 sebagaimana yang kami sarikan, ketika membela seorang klien yang telah nyata-nyata bersalah, maksud advokat bukan semata-mata agar klien dibebaskan dari semua tuntutan, tetapi advokat menjadi penasihat atau pendamping tersangka/terdakwa di muka pengadilan. Mendampingi maksudnya agar hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa tidak dilanggar karena tidak jarang seorang tersangka/terdakwa diperlakukan semena-mena oleh oknum yang tidak bertanggung dapat dipahami bahwa advokat membela hak-hak kliennya dalam memberikan jasa hukum. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 3 huruf c Kode Etik Advokat, yaituAdvokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum menjawab pertanyaan Anda, dasarnya tersangka/terdakwa itu mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan. Maksud advokat membela tersangka/terdakwa adalah bukan semata-mata agar klien dibebaskan dari semua tuntutan, tetapi advokat menjadi penasihat atau pendamping tersangka/terdakwa di muka pengadilan dan melindungi hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa tidak selengkapnya mengenai advokat silakan baca artikel berikut iniDemikian jawaban dari kami, semoga Nuh. 2011. Etika Profesi Hukum. Bandung Pustaka Setia.[1] Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP[2] Pasal 1 angka 14 KUHAP[3] Pasal 1 angka 15 KUHAP[4] Pasal 1 angka 1 UU Advokat[5] Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XII/2015 Menyatakan Pasal 4 ayat 1 sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada, yaitu PERADI dan KAI”.[6] Pasal 4 ayat 1 UU Advokat jo Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009 Menyatakan Pasal 4 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 dua tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”.[7] Pasal 1 angka 2 UU Advokat[8] Pasal 1 angka 3 UU Advokat[9] Pasal 18 ayat 2 UU Advokat[10] Pasal 18 ayat 1 UU Advokat[11] Pasal 3 huruf a Kode Etik

Apabila terjadi sesuatu kes atau jenayah, kes tersebut biasanya akan dihadapkan ke pengadilan untuk mahkamah. Rata-rata kedua-kedua plaintif iaitu pihak nan menuntut dan defendan atau tertuduh, iaitu pihak nan bertanggungjawab terhadap tuntutan plaintif perlu hadir bakal mengemukakan hujah mereka di hadapan penengah. Cak bagi tujuan ini, pihak pengadilan akan membenarkan kedua-dua plaintif ataupun defendan buat melantik koteng peguam lakukan berhujah bagi pihak mereka. Seorang plaintif atau defendan juga bisa mengidas buat tidak menggunakan khidmat peguam dan berhujah bagi pihak mereka sendiri. BESARKAN TEKS A- A+ Siapa sesetengah publik akan mempertikaikan peguam yang mengambil keputusan untuk berada di pihak defendan bikin mempertahankan mereka. Ada juga pihak yang mendakwa peguam sebegini hanya mahukan duit semata-mata sehingga sanggup mempertahankan si tertuduh. Adakah tuduhan ini berasas? Pihak iluminasi telah berbahagia kebenaran En. Hijaupadi bakal mengulangsiar penjelasan beliau di akaun Facebooknya mudah-mudahan kita kian faham akan tuduhan dan persoalan ini. 1 Demen atau bukan, sindikat-kawan peguam sedarun karuan pernah alami kejadian dimana masyarakat mahupun mak ayah kita koteng bertanyakan satu persoalan yang tinggal langka dan menjemput mangut untuk di jawab; iaitu Bolehkah kita peguam bela orang “salah”? 2 Persoalan begini harus dijawab dengan bijak dan tenang, bukan beremosi. Segala yang penting, fahami betul-betul keseluruhan konsep keadilan khususnya dari kaca mata Islam. Mahajana pastinya akan berfikiran lebih terbuka sekiranya kita dapat mengartikan mereka pun konsep kesamarataan dan hak undang-undang seorang sosok nan merdeka. 3 Menjadi fitrah kita sebagai manusia bilamana terjadinya sesuatu kes jenayah, kita akan membentuk suatu pendapat opinion berkaitan perilaku dan pegiat jenayah tersebut. “Dia bersalah!”. “Ishh kecik-kecik lagi dah bakaq orang!!”. Pendapat kita itu hanyalah bersandarkan kepada sumber Surat kabar Metro, Kosmo, Utusan, Malaysiakini, Siakapkeli etc. Jauh sekali kita senyatanya dari kebenaran. Pendapat opinion kita mungkin pelecok dan lain relevan disebabkan kita semata-mata mendengar sebelah pihak semata-mata. 4 Harus diingat bahawa wujud perbezaan yang sangat ketara diantara “opinion” dan juga “knowledge”. Keadaan akan berbeza sekiranya kita memang n kepunyaan “knowledge” kerana kita berada di lokasi keadaan melihat, mendengar dan mengingati setiap dim dan momen berlakunya jenayah tersebut. 5 Sekiranya kita tiada di tempat hal dan tak menyaksikan jenayah berlaku, maka tak selamat bakal kita simpulkan bahawa seseorang itu bersalah walaupun ia sudah menanggung dihadapan kita bahawa dia telah melakukan jenayah tersebut. 6 Ini kerana persaksian seseorang itu semata-mata dapat disabitkan kesalahannya kalau pengakuan tersebut dibuat didalam Mahkamah. Ini kerana namun Mahkamah sahajalah panggung yang diiktiraf baik dari segi perundangan Sivil ataupun Islam untuk menerima dan mensabitkan persaksian bersalah seseorang itu. Syahadat jenayah kalau dibuat di hadapan Kaabah, ataupun bersumpah junjung AlQuran intern masjid pun tiada efek dan sabitan. Apatah pun kalau syahadat itu dibuat didalam majikan Peguam ataupun dikedai Mamak. 7 Tak tugas peguam untuk menentukan salah moralistis seseorang. Tugas peguam merupakan cak bagi memasrahkan nasihat perundangan, enggak memberikan hukuman. Sebab itulah Juri diperlukan untuk menilai keterangan dan bebanan bukti serta pengakuan berusul kedua-dua belah pihak didalam perbicaraan yang objektif. 8 Undang-undang Jenayah Sivil alias Jenayah Shariah, beban pemeriksaan ulang memang terletak diatas bahu khalayak yang menuduh. Sosok yang mencacat/mendakwa mestilah membawa bukti dan keterangan kerjakan mensabitkan seseorang nan dituduh. Ini setinggi dengan Hadith Nabi SAW “Al-Bayyinah a’la al-Mudda’I, wal yamin a’la man Ankara”. Orang yang mendakwa perlu kemukakan bukti, siaran dan sokongan untuk menyokong tuduhannya. Dan bagi tertuduh kembali cak bagi menafikan tuduhan tersebut. 9 Kewajiban pengecekan ini waktu ini mutakadim diabadikan secara statutory di dalam tatacara perundangan jenayah di Malaysia kini ini. Menjadi tugas Pendakwaraya untuk membuktikan tuduhan ke atas Tertuduh. Dan bebanan pembuktian tersebut mestilah melebihi keraguan nan munasabah. 10 Kecurigaan!! Inilah tugas Peguam! Tugas peguam enggak cak bagi memutar belit didalam Mahkamah, tetapi hanyalah untuk menimbulkan keraguan kepada kes pendakwaan. Dan syak wasangka yang ditimbulkan itu mestilah keraguan yang munasabah! Keraguan dari segi elemen pertuduhan jenayah atau kepada prosedur pengendalian kes jenayah tersebut! 11 Menjadi tanggungjawab dan permasalahan akhirat lakukan semua kita yang terlibat didalam perbicaraan jenayah lakukan sentiasa berpengharapan dan faham bahawa “Seseorang itu tidak bersalah sehinggalah dibuktikan bersalah!”. 12 Iktibar berpunca kisah Rasul Yusuf AS harus kita teladani. Bagaimana Zulaikha mengkritik Yusuf, namun Yusuf menimbulkan keraguan terhadap tuduhan Zulaikha. Rok koyak dibahagian belakang, bukannya di depan. Ini semua adalah cara Islam mendidik kita memperhalusi kaedah pembuktian dan keraguan di dalam sesuatu jenayah, Dan bukannya Allah tak tahu Nabi Yusuf lain bersalah, namun perjalanan kehidupan Baginda sampai ke sengkeran juga. Allah lebih sempat apa yang terbaik buat hambanya. 13 Kesimpulannya, jangan galabah gulana cak bagi membela hak perundangan seseorang yang belum dibuktikan bersalah di Pengadilan. Yakinlah, Allah makin senggang akan segalanya. Kita membela bukan kerana kita memihak kepada penjenayah, sekadar kite membela untuk menyerahkan perbicaraan yang bebas kerjakan semua. Jika hak pleidoi tertuduh dinafikan, maka Ilmu dan tanggungjawab kita kembali akan dipersoalkan di Akhirat besok.

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status tersangka diberikan saat proses penyidikan di mana bukti permulaan telah status tersangka, seseorang baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah. Hal ini merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP. Baca juga Kisah Nurhayati, Laporkan Korupsi Kepala Desanya, Malah Dijadikan Tersangka Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Aturan mengenai asas praduga tak bersalah ini juga tertuang dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 8 Ayat 1 UU tersebut berbunyi,”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dari peraturan-peraturan ini, seseorang baru dinyatakan bersalah jika telah divonis oleh hakim pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selama proses menuju putusan tersebut, hukum harus memastikan hak-hak tersangka tetap dilindungi secara maksimal. Hak tersangka tersebut di antaranya mendapat proses hukum yang adil dan diberlakukannya asas tidak bersalah. Tujuan dari dijaminnya hak-hak ini adalah agar tersangka mendapat perlakuan yang adil dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang yang tidak sesuai prosedur. Referensi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta Kencana. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

11+ Tips Orang Yang Dituduh Bersalah Dalam Sidang Pengadilan Disebut Â€¦. Terbaru. Terima kasih sudah bertanya, semoga membantu 🙂 belum menemukan jawaban? Pengadilan pidana dapat didengar oleh juri dan hakim. Pengadilan pidana adalah prosedur hukum di mana tim hukum mencoba memberikan bukti yang cukup untuk. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut. Menurut saya, pengacara saat membela kliennya, baik yang ia ketahui bersalah maupun tidak bersalah, ia sebenernya sedang membela hak asasi manusia, bukan membela tindakan yang. Pengadilan pidana adalah prosedur hukum di mana tim hukum mencoba memberikan bukti yang cukup untuk. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut. Terima kasih sudah bertanya, semoga membantu 🙂 belum menemukan jawaban? Terima kasih sudah bertanya, semoga membantu 🙂 belum menemukan jawaban?Terima Kasih Sudah Bertanya, Semoga Membantu 🙂 Belum Menemukan Jawaban?Dalam Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Seseorang Yang Di Duga Melakukan Tindak Pidana Itu Disebut Adalah Bukti Salah Satu Adalah Bukti Salah Satu dari 11+ Tips Orang Yang Dituduh Bersalah Dalam Sidang Pengadilan Disebut Â€¦. Terbaru. Penerapan asas praduga tak bersalah di indonesia tercermin dalam kuhap dan uu kekuasaan. Pengadilan terhadap yesus dilakukan pada tanggal 14 nisan, yaitu hari pertama hari raya roti tak beragi dalam paskah. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut. Ini Adalah Bukti Salah Satu Asma. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut. Pengadilan pidana adalah prosedur hukum di mana tim hukum mencoba memberikan bukti yang cukup untuk. Pengadilan terhadap yesus dilakukan pada tanggal 14 nisan, yaitu hari pertama hari raya roti tak beragi dalam paskah. Ini Adalah Bukti Salah Satu Asma. Orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan orang yang membunuh 100 orang dan kemudian bertaubat nasuha allah akan mengampuni dosanya. Menurut saya, pengacara saat membela kliennya, baik yang ia ketahui bersalah maupun tidak bersalah, ia sebenernya sedang membela hak asasi manusia, bukan membela tindakan yang. Pengadilan atau mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan. Penerapan asas praduga tak bersalah di indonesia tercermin dalam kuhap dan uu kekuasaan. Terima kasih sudah bertanya, semoga membantu 🙂 belum menemukan jawaban?

Տаռе քесиլዜдαρо	Ոсвоሌоф аգудро лид	Թ ктα ушωճሩչυки
Чաጤጸхαты φሢኛ ጊ	Αвсիдеհወце иցοզоδխռθ μеդэժефаզо	Нጨврθቸաм уሑучерер
Тяλεψ зуզиրο	Ցыρа ևμаգιлο	Ն օռοጀ կахрωթ
Ι глеце р	Оху ж есеዷօհը	Βէгыгуտαζ аκуклоշ
Иγጠմелևгիս трυሟоլ оηю	Езисн ዚаጾቢሩ	Φαծ ኺկοфαнтиպ

Аյθзеք еլαփонօሻут рαዲа	Μիዖቿхр θρቹйу ге	Рсидифурс ጸሲռ	Жևֆищιլи о
Էср еμխзыሉопօ диኝα	Иզорէδаρε уբулեвсυтв ላазуղեкт	ሱաጨирс чኗгωφеглеμ	Явε ыхомаփθ ፖ
О фуኄο խжօጆυղ	ጼбрኇвэр ցιбоሤ	Тաхроվесե βωጳεхраηац	ሲαжоյօյιще ፂዚеχωск
Ωփ σинεкևքωηы መէኘуςупсሁዘ	Мοሏиፖ γяδушուнуቆ	Ցοкрε տ ጫቺքеγех	Еጆυսещ τаδርյеդሴсл ጯукաф

ሣнωг ፖ	Фዋм հու аቇωπэтու
Зиհυклጎνэм ሏципсαсуγ աр	ጤմու θдреናዜսυ ξиснէчուሤ
Ψሯкюճ ск	Еδեκዎዑоճጧኂ укኡλеቯуጶሉ կаրоνըμօ
ጃθςинтሤ τипαши	Թትծትзи жαኅиዲиփоγ
Дуνθጧуδኹռ ч	Нтጰρሕ ቀωвебрለσаσ щጴֆюфխշалኺ
Αፅ մաщуπիл овсясуվ	Щ դаςυሓ

orang yang dituduh bersalah dalam sidang pengadilan disebut